Foke: Pendatang Baru Harus Punya Keahlian Kerja

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menegaskan, pendatang baru dari daerah harus memiliki keahlian dan keterampilan untuk bekerja di Ibukota. Pasalnya, Foke menilai banyak sekali di antara mereka nekad mengadu nasib dengan modal seadanya.

"Kota Jakarta tertutup bagi pendatang baru tanpa keahlian atau keterampilan apa pun mengadu nasib di ibukota," tegas Foke, usai Apel Siaga Pengendalian Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri 1433 Hijriah, di Monas, Jakarta, Senin (13/8).

Maklum saja, sebagai magnet ekonomi, Jakarta ketambahan sekitar 55.000 hingga 70.000 warga baru dari berbagai pelosok Tanah Air. Banyak sekali di antara mereka nekad mengadu nasib dengan modal seadanya, mendulang rejeki serabutan dan bisa berujung menjadi gelandangan.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI telah melakukan pendekatan bersama beberapa pemerintah daerah yang menjadi kantong arus migrasi untuk mengantisipasi lonjakan pendatang baru. 

Yang ideal, pembangunan merata di berbagai provinsi dan kabupaten. Juga kekuatan dan ciri ekonomi setempat diperkuat, semisal memberi paket stumulus dan pembinaan bagi petani padi di Kabupaten Karawang yang jadi andalan sumber padi nasional.

"Tetap harus terus dilakukan monitoring pendataan warga yang mudik dan arus balik. Sehingga bisa ditekan lonjakan pendatang baru, bahkan bisa menurunkan kembali," ujar Bowo.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, pendatang baru pada 2010 mencapai 59.215 orang, turun menjadi 51.875 orang (2011), dan diperkirakan pada tahun ini cuma 46.155 orang. (Ant)

Sumber : tvonenews | Kumpulan Informasi Menarik | Foto : Fauzi Bowo

Tags : Pemerintahan, Politik

Wow... Indonesia Punya Kapal Perang Canggih

BANYUWANGI - Kapal perang siluman yang diklaim terinovatif di dunia, diluncurkan PT Lundin Industry Invest di Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur, siang tadi. Kapal yang diberi nama Kri Klewang ini, dilengkapi teknologi canggih dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI Angkatan Laut Indonesia.

Kapal yang diproyeksikan sebagai kapal cepat rudal dan mampu melaksanakan operasi keamanan serta tempur laut ini akan melengkapi jajaran Kapal Republik Indonesia (KRI) yang sudah ada.

Kapal perang tersebut memiliki konstruksi kapal lebih ringan dan efisien dalam biaya perawatan. Keunggulan lainnya, terdapat sistem teknologi yang sangat canggih yakni tidak bisa terdeteksi oleh radar musuh.

Selain itu akurasi geometris tidak tinggi karena tidak mengandung unsur magnetik dan tingkat deteksi panas dan suara pun rendah. Kapal ini merupakan hasil kerja sama riset desain dan pengembangan antara PT Lundin dengan arsitek kapal asal
Selandia Baru yang dikerjakan selama dua tahun.

Rancangan lambung kapal dibuat dangkal, sehingga kapal tersebut dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Rancangan Kri Klewang tersebut juga disesuaikan dengan karakteristik garis pantai di kepulauan Indonesia yang memiliki struktur laut yang curam derta pendek.

Wakil Asisten Logistig Kepala Staf TNI AL, Laksamana Pertama Syaid Anwar, mengatakan, Kri Klewang akan dilengkapi dengan empat rudal pada bagian lambung kiri dan lambung kanan.

“Kapal juga dilengkapi persenjataan berbagai tipe sistem rudal, serta sensor rudal yang ditempatkan pada bagian tertinggi di atas dek kapal. Sehingga memberikan kemampuan penglihatan penembakan yang sangat baik,” ujarnya.

Dengan dimilikinya kapal siluman sistem rudal trimaran yang diproduksi di negeri sendiri ini, telah mewujudkan mimpi bangsa. “Diharapkan mampu membangkitkan kepercayaan diri bangsa ini menjadi reinforcing force untuk membangun mimpi-mimpi besar lainnya. Dengan membagun rudal, pesawat tempur, kendaraan tempur, tank kapal tempur dan kapal selam, serta berbagai alutsista canggih secara mandiri,” pungkasnya.

Sumber : okezone | Kumpulan Informasi Menarik | Foto : ilustrasi

Tags : International, Politik

Kenapa Membangun Gedung KPK Saja Sulit?

Jakarta Pembangunan gedung baru KPK tak kunjung mendapat persetujuan Komisi III DPR. Padahal, parlemen dikuasai kelompok koalisi pemerintah. Karenanya muncul pertanyaan, mengapa untuk membangun gedung yang membantu kerja pemberantasan korupsi saja sulit.

"Pemerintah kan terdiri dari koalisi, kenapa pengajuan gedung yang kecil ini saja sulit? Pemerintah juga harus fair kepada semua lembaga hukum termasuk KPK untuk diberi wadah yang cukup," kata mantan pengacara Bibit-Chandra, Ahmad Rivai dalam diskusi Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (30/6/2012).

Kemudian, belum lagi ketika masyarakat melakukan saweran untuk pembangunan gedung, banyak politisi yang menentang. Disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan itu bisa membuat sistem kenegaraan kacau.

"Masalah sumbangan itu kan hibah, itu tidak masalah karena aturannya yang penting ada lembaga yang ditunjuk oleh Menkeu untuk mengatur dana hibah. Dan KPK nantinya juga harus fair, meningkatkan kinerjanya," terangnya.

Pendapat Rivai itu pun menuai sanggahan dari politisi PPP Ahmad Yani. Vokalis di Komisi III itu menilai, KPK tetap harus mengikuti prosedur yang ada. Dan, juga pemberian tanda bintang bukan berarti Komisi III menolak.

"Saya ingin klarifikasi isu ini, karena tidak sesuai dengan fakta. Tidak semua fraksi menolak, hanya memberi koreksi sedikit. Kami tidak bisa realisasi karena ada tanda bintang. Harusnya ditunggu sesuai prosedur. Proses ke tata negaraan kita kacau kalo begitu," jelasnya.

Sumber : detiknews.com | Kumpulan Informasi Menarik  | Foto : Gedung KPK

Tags : Berita Nasional

Kenaikan Gaji 'Wakil Tuhan', antara Angin Surga dan Realita

Jakarta, Pasca roadshow hakim muda dari berbagai pelosok Indonesia ke berbagai lembaga negara di Jakarta, 'angin surga' pun mulai bertiup dari 8 penjuru mata angin. Bak air hujan yang mengguyur hati para 'Yang Mulia' setelah 11 tahun tunjangan hakim tidak naik serta 4 tahun gaji tidak naik. Bagaimana kenyataannya?

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung mensinyalir kenaikan gaji hakim hanya 7 persen saja. Hal ini membuat para hakim meradang.

"Jika kenaikan gaji 7 persen itu sama dengan kenaikan gaji PNS lain. Padahal kami telah 4 tahun tidak naik gaji, sedangkan PNS lain setiap tahun naik. Tetapi bukankah hakim adalah pejabat negara, bukan PNS?" kata hakim Pengadilan Negeri (PN) Aceh Tamiang, Sunoto, saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (30/6/2012).

Beda DPR, beda pula Komisi Yudisial (KY). Sebagai lembaga yang ditunjuk konstitusi untuk menegakkan wibawa 'wakil Tuhan' ini meminta gaji hakim dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Selama ini, gaji hakim 0 tahun hanya berkisar Rp 1,9 juta, plus tunjangan Rp 650 ribu dan remunerasi 70 persen dari gaji pokok.

Meski terlihat besar, tetapi jika dibanding dengan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, besaran gaji usulan KY cukup wajar.

"Gaji Rp 10 juta itu sudah sangat signifikan. Saat ini gaji hakim sekitar Rp 4,5 juta untuk hakim pemula. Peningkatan insya Allah mulai Januari 2013," kata Imam dalam sebuah secara di Surabaya pekan lalu.

Sikap Mahkamah Agung (MA) sendiri atas nasib anak buahnya masih malu-malu untuk meminta kenaikan gaji. Ketua MA, Hatta Ali bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya jika ada yang mengambil tindakan mogok sidang sebagai salah satu cara untuk meminta kenaikan gaji.

"Jangan mogok karena yang dirugikan bukan pemerintah, tapi pencari keadilan. Apa boleh buat, kalau mogok akan kita jatuhkan sanksi," kata Hatta di aula Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, akhir Mei 2012 lalu.

Bagaimana tanggapan dari para hakim di berbagai daerah atas isu ketidakjelasan kenaikan gaji ini?

"Semua cuma angin surga. Janji sejak zaman pra sejarah. Sekarang yang penting kerja saja dengan ikhlas," terang seorang hakim yang tidak mau disebut namanya dalam sebuah pesan pendek kepada detikcom.

Sumber : tekno.kompas.com | Kumpulan Informasi Menarik | Foto : getty images

Tags : Berita Nasional