Jokowi Menang, Monorel Jakarta akan Terhubung KRL, Busway & MRT

Jakarta - PT Adhi Karya Tbk (Persero) akan segera mengusulkan Jakarta Link Transportation atau monorell kepada gubernur Jakarta terpilih, Joko Widodo (Jokowi). Adhi Karya siap menawarkan konsep baru monorel.

Dirut Adhi Karya, Kiswodarmawan menjelaskan monorel Jakarta akan terhubung dengan moda transportasi massal yang sudah ada di Jakarta.

"Sehingga orang turun kereta (KRL), bus rapid (busway), MRT (mass rapid transit) bisa connect ke bangunan-bangunan yang terlewati dengan nyaman, cepat dan terhormat. Itu teknis konsepnya," katanya kepada detikFinance, Jumat (21/9/2012).

Ia mengaku monorel usulan Adhi Karya ini akan berkapasitas 800 orang sekali angkut dan jarak antar monorel hanya 5 menit. Selain itu, monorel sepanjang 13 Km ini akan melewati pusat bisnis, apartemen, perkantoran, sekolah dan hotel.

"Ide Adhi Karya mengajukan feeder bisnis dan commercial area, station MRT, busway, airport train, jadi dari Tanah Abang, Waduk Melati, HI, Dukuh Atas, Kuningan, masuk Mega Kuningan ke arah SCBD trus ke Senayan, total 13 Km, 16 stasiun, melewati 21 mal, 110 office, 16 hotel, pasar dan 26 sekolahan, 19 apartemen," pungkasnya.

Berikut ini usulan rute baru monorail dari Adhi Karya: Tanah Abang-Thammrin City-Grand Indonesia-Dukuh Atas (Ketemu MRT)-Four Seasons Hotel-Taman Rasuna Said-Casablanka-Menara Kadin-Mega Kuningan-Ciputra World-Sampoerna Strategic-Semanggi-SCBD-Ratu Plaza-Senayan.

Sumber : http://finance.detik.com / Kumpulan Informasi Menarik / Foto : Monorell

Tags : Pemerintahan, Politik, Tokoh

Foke: Pendatang Baru Harus Punya Keahlian Kerja

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menegaskan, pendatang baru dari daerah harus memiliki keahlian dan keterampilan untuk bekerja di Ibukota. Pasalnya, Foke menilai banyak sekali di antara mereka nekad mengadu nasib dengan modal seadanya.

"Kota Jakarta tertutup bagi pendatang baru tanpa keahlian atau keterampilan apa pun mengadu nasib di ibukota," tegas Foke, usai Apel Siaga Pengendalian Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri 1433 Hijriah, di Monas, Jakarta, Senin (13/8).

Maklum saja, sebagai magnet ekonomi, Jakarta ketambahan sekitar 55.000 hingga 70.000 warga baru dari berbagai pelosok Tanah Air. Banyak sekali di antara mereka nekad mengadu nasib dengan modal seadanya, mendulang rejeki serabutan dan bisa berujung menjadi gelandangan.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI telah melakukan pendekatan bersama beberapa pemerintah daerah yang menjadi kantong arus migrasi untuk mengantisipasi lonjakan pendatang baru. 

Yang ideal, pembangunan merata di berbagai provinsi dan kabupaten. Juga kekuatan dan ciri ekonomi setempat diperkuat, semisal memberi paket stumulus dan pembinaan bagi petani padi di Kabupaten Karawang yang jadi andalan sumber padi nasional.

"Tetap harus terus dilakukan monitoring pendataan warga yang mudik dan arus balik. Sehingga bisa ditekan lonjakan pendatang baru, bahkan bisa menurunkan kembali," ujar Bowo.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, pendatang baru pada 2010 mencapai 59.215 orang, turun menjadi 51.875 orang (2011), dan diperkirakan pada tahun ini cuma 46.155 orang. (Ant)

Sumber : tvonenews | Kumpulan Informasi Menarik | Foto : Fauzi Bowo

Tags : Pemerintahan, Politik

Hari Ini, Harga Pertamax Naik Rp550/Liter

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menetapkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mengalami kenaikan Rp550 per liter. Harga Pertamax naik seiring dengan kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP) Juli.

Pantauan Okezone, harga Pertamax naik dari Rp8.700 per liter menjadi Rp9.250 per liter. Sementara harga Pertamax Plus naik dari Rp9.200 per liter menjadi Rp9.700 per liter.

"Kenaikannya mulai (pagi) tadi pukul 00.00 WIB," ujar salah satu petugas SPBU, Rini kepada Okezone, saat ditemui di Pom bensin 3113701 di daerah Jalan Raya Bogor, Gandaria, Jumat (3/8/2012).

Seperti diketahui, harga Pertamax mengacu pada harga ICP yang ditetapkan berdasarkan dua assessment, yaitu RIM sebesar 50 persen dan PLATTS sebesar 50 persen.

Pemerintah mengemukakan, harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama Juli 2012 berdasarkan perhitungan ICP mencapai USD102,88 per barel atau naik USD3,80 dari Juni sebesar USD99,08 per barel.

Beberapa hal yang menyebabkan kenaikan ini, antara lain upaya parlemen Iran untuk memblokir Selat Hormuz dan pernyataan sikap AS dan Inggris yang tidak akan menolerir upaya Iran menutup Selat Hormuz sehingga militer AS menambah jumlah kapal induk di kawasan Timur Tengah. 

Sumber : okezone.ekonomi | Kumpulan Informasi Menarik  | Foto :Pertamax

Tags : Seputar Ekonomi, Pertamax Plus naik

Jika Lihat Mobil Dinas Polri 'Minum' BBM Subsidi, Catat & Laporkan!

Jakarta, Staf Ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Hadi Purnomo, menuding masih banyak kendaraan TNI/Polri yang menggunakan BBM bersubsidi. Polri meminta semua pihak mencatat dan melaporkan apabila menemukan pelanggaran tersebut.

"Apabila ada kendaran dinas yang masih menggunakan BBM bersubsidi, laporkan dan dicatat kapan kejadiannya. Berapa pelat nomornya," ucap Kadiv Humas polri, Irjen Saud Usman Nasution, Minggu (1/7/2012).

Dalam Permen ESDM nomor 12 tahun 2012 jelas diatur kendaraan Polri dan/TNI baik roda empat maupun roda dua dilarang membeli BBM Subsidi khususnya premium. Namun, kata Hadi, sejak diberlakukan aturan tersebut (1 Juni 2012) paling banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan polri dan/TNI.

Saud mengatakan pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut dilakukan bertahap. Untuk 1 Juni berlaku di wilayah Jabodetabek, sementara per 1 Juli mulai diberlakukan di wilayah Jawa-Bali.

"Silakan cek kalau ada yang tidak ikut peraturan pemerintah tersebut. Bila tetap menggunakan BBM yang bersubsidi berarti itu sudah penyimpangan," terang Saud.

Sumber : detiknews.com | Kumpulan Informasi Menarik  | Foto : getty images

Tags : Berita Ekonomi

Kenaikan Gaji 'Wakil Tuhan', antara Angin Surga dan Realita

Jakarta, Pasca roadshow hakim muda dari berbagai pelosok Indonesia ke berbagai lembaga negara di Jakarta, 'angin surga' pun mulai bertiup dari 8 penjuru mata angin. Bak air hujan yang mengguyur hati para 'Yang Mulia' setelah 11 tahun tunjangan hakim tidak naik serta 4 tahun gaji tidak naik. Bagaimana kenyataannya?

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung mensinyalir kenaikan gaji hakim hanya 7 persen saja. Hal ini membuat para hakim meradang.

"Jika kenaikan gaji 7 persen itu sama dengan kenaikan gaji PNS lain. Padahal kami telah 4 tahun tidak naik gaji, sedangkan PNS lain setiap tahun naik. Tetapi bukankah hakim adalah pejabat negara, bukan PNS?" kata hakim Pengadilan Negeri (PN) Aceh Tamiang, Sunoto, saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (30/6/2012).

Beda DPR, beda pula Komisi Yudisial (KY). Sebagai lembaga yang ditunjuk konstitusi untuk menegakkan wibawa 'wakil Tuhan' ini meminta gaji hakim dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Selama ini, gaji hakim 0 tahun hanya berkisar Rp 1,9 juta, plus tunjangan Rp 650 ribu dan remunerasi 70 persen dari gaji pokok.

Meski terlihat besar, tetapi jika dibanding dengan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, besaran gaji usulan KY cukup wajar.

"Gaji Rp 10 juta itu sudah sangat signifikan. Saat ini gaji hakim sekitar Rp 4,5 juta untuk hakim pemula. Peningkatan insya Allah mulai Januari 2013," kata Imam dalam sebuah secara di Surabaya pekan lalu.

Sikap Mahkamah Agung (MA) sendiri atas nasib anak buahnya masih malu-malu untuk meminta kenaikan gaji. Ketua MA, Hatta Ali bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya jika ada yang mengambil tindakan mogok sidang sebagai salah satu cara untuk meminta kenaikan gaji.

"Jangan mogok karena yang dirugikan bukan pemerintah, tapi pencari keadilan. Apa boleh buat, kalau mogok akan kita jatuhkan sanksi," kata Hatta di aula Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, akhir Mei 2012 lalu.

Bagaimana tanggapan dari para hakim di berbagai daerah atas isu ketidakjelasan kenaikan gaji ini?

"Semua cuma angin surga. Janji sejak zaman pra sejarah. Sekarang yang penting kerja saja dengan ikhlas," terang seorang hakim yang tidak mau disebut namanya dalam sebuah pesan pendek kepada detikcom.

Sumber : tekno.kompas.com | Kumpulan Informasi Menarik | Foto : getty images

Tags : Berita Nasional

Harga Gas Naik, Siap-Siap Ada PHK

MEDAN - Asosiasi Pengusaha Pengguna Gas (Apigas) memastikan kebijakan pemerintah menaikkan harga gas industri akan memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup besar terhadap buruh industri pengguna gas, khususnya di daerah  pasokan gas yang sangat minim, seperti Sumatera Utara.

"Akibat kurangnya pasokan gas, sejumlah pelaku industri di Sumut ini sudah kalang kabut. Bahkan seperti PT Kedaung yang cukup  besar saja sudah menonaktifkan dua dari empat line gas yang mereka punya. Enggak ada bahan bakar berarti kan enggak ada yang mau diproduksi. Jadi kalau dibebankan dengan kenaikan lagi makin berat lah pasti. Mereka (Kedaung) saja sudah mem-PHK karyawannya sebanyak 300 hingga 400 orang, apalagi yang lebih kecil, kalau saya pikir bisa sampai 25 ribu buruh di Sumut terancam PHK karena kenaikan gas ini," kata Ketua Apigas Sumatera Utara Johan Brien pada Okezone, Minggu(10/6/2012).

Johan menambahkan, jika industri memaksakan produksi, pelaku industri masih harus dihadapkan pada pelemahan daya saing produknya. Karena dengan meningkatnya biaya produksi, harga jual terpaksa dinaikkan.

Sementara di negara lain seperti Malaysia, pelaku industri pengguna gasnya mendapatkan harga gas yang disubsidi pemerintah, sehingga mereka tak perlu menaikkan harga jual.

"Kalau naik seperti ini, akan membuat kita kehilangan kontrak. Dan akhirnya buyer akan memilih pengusaha dari negara lain. Saat ini saja, untuk gas kita sudah ketinggalan dari Malaysia sebagai kompetitor," tambahnya.

Johan mengaku, sejak 2000 silam, pasokan gas ke Sumut terus tergerus. Apigas bersama pengusaha di Sumut pun mengaku telah lelah memperjuangkan agar pemerintah memprioritaskan Sumut untuk mendapatkan tambahan.

"Jika pada 2000 pasokan gas mencapai 17 bar dan dapat menyuplai 47 persen kebutuhan Industri, sekarang tinggal 27 persen saja. Kalau begini terus, terserah pemerintah saja lah," tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia secara nasional telah menolak kenaikan harga gas industri ini. Kenaikan sebesar 55 persen secara langsung dari USD5,82 harga saat ini dinilai kurang bijak. Apindo sendiri meminta agar kenaikan harga gas ini dilakukan secara bertahap mulai dari 10 hingga 15 persen. 

Sumber : okezone.com | Kumpulan Informasi Menarik  | Foto : -

Tags : Ekonomi

Survei: DPR Tempat Orang Mencari Nafkah

JAKARTA - Soegeng Sarjadi Sydicate (SSS) melakukan survei di 33 provinsi untuk mengetahui persepsi publik tentang capres dam cawapres serta partai politik. Tak hanya itu, jajak pendapat juga dilakukan untuk mencari tahu persepsi publik tentang kinerja wakil rakyat di DPR.

Ada empat pertanyaan yang diajukan peneliti kepada 2.192 responden. Salah satunya, apakah para anggota DPR saat ini sekadar mencari nafkah atau menjalankan tugas sebagai wakil rakyat? Atas pertanyaan ini, sebanyak 1.367 atau 62,4 persen responden menilai anggota DPR bekerja hanya untuk mencari nafkah.

Hanya 466 responden yang masih mengakui anggota DPR menjalankan tugas wakil rakyat. Sementara, responden lainnya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.

Pertanyaan lainnya, yakni bagaimana Anda melihat DPR saat ini? Sebanyak 1.153 atau 52,8 persen responden menilai DPR sebagai tempat orang partai berkumpul, 638 atau 29,1 persen menjawab DPR sebagai tempat wakil rakyat kumpul. Sisanya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.

Peneliti SSS juga menyelipkan pertanyaan, apakah DPR boleh ikut campur dalam pengalokasian anggaran proyek dalam APBN melalui Badan Anggaran (Banggar)? 673 atau 30,7 persen persen responden menjawab boleh dan 622 responden menjawab tidak boleh. Sisanya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.

Responden juga menganggap lembaga legislatif itu masih sebagai lembaga paling korup dibandingkan lembaga lainnya. Itu menjawab pertanyaan lembaga apa yang paling korup? 1.030 atau 47 persen responden yang menilai lembaga DPR paling korup, disusul kantor pajak 21,4 persen, kepolisian 11,3 persen, partai politik 3,9 persen, Kejaksaan Agung 3,6 persen, layanan birokrasi 3,1 persen. Responden yang menganggap lembaga lainnya seperti kehakiman, Bank Indonesia, MK, BPK, DPD, KPK, MA, kepresidenan dan TNI melakukan korupsi di bawah tiga persen.

Hasil survei diumumkan oleh Koordinator Survei SSS Muhammad Dahlan di salah hotel mewah di Jakarta, Rabu (6/6/2012). Hadir dalam kesempatan tersebut Penasehat SSS, Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad, Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon, Politikus PKBN Yenny Wahid, Budayawan Radhar Panca Dahana dan mantan Ketua KY Jimly Asshiddiqie.

Survei dilakukan pada 14 hingga 24 Mei lalu. Penarikan sampel dilakukan dengan metode startified random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Responden terdiri dari laki-laki sebesar 54,1 persen dan perempuan 45,9 persen. Latar belakang pendidikan responden yakni SD, SMP, SMU, Diploma dan universitas dan usia antara 17 hingga di atas 50 tahun. (ded)

Sumber : news.okezone.com Kumpulan Informasi Menarik Foto : -

Tags : Ekonomi